Masyarakat Standardisasi Indonesia


Notice: Undefined index: hide_archive_titles in /home/mastanor/public_html/wp-content/themes/modern-business/includes/theme-functions.php on line 233

Category: Berita Mastan

PELAKSANAAN JAJAK PENDAPAT RSNI3 LINGKUP KT 03-02

Menindaklanjuti surat dari Ibu Iryana Margahayu selaku Direktur Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif tentang pelaksanaan jajak pendapat terhadap 3 (tiga) judul RSNI3 Komisi Teknis 03-02 Sistem Manajemen Mutu, Aset, dan Pendidikan Nonformal, MASTAN dengan ini menginformasikan kepada segenap anggota MASTAN sebagai pemangku kepentingan utama untuk berpartisipasi aktif dalam jajak pendapat tersebut. Adapun surat yang dimaksud diatas berikut tata cara jajak pendapat dapat dilihat di bawah ini:

Penyampaian informasi pelaksanaan jajak pendapat RSNI3 lingkup KT 03-02

Tata Cara Jajak Pendapat untuk Anggota Komtek

Diakses : 0 kali.

Continue Reading

SEMINAR SEHARI

 

Bahwa pada Tanggal 8 September 2022, MASTAN Bersama dengan LABINDO menyelenggarakan seminar dengan tema “PERANAN STANDAR TERHADAP DAYA SAING PRODUKSI DALAM NEGERI MELALUI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI YANG MUTUNYA DI VERIFIKASI OLEH LABORATORIUM TERAKREDITASI” yang dihadiri 50 peserta dari berbagai pemangku kepentingan, antara lain : PT. Intertek Utama Services, PT. Makmur Berkat Solusi, PT. National Andalan Services, PT. Pupuk Sriwidjaja, PT. Sanghiang Perkasa, PT. Sistem Prima Solusindo, PT. Sucaco Tbk, PT. Surveyor Indonesia, Tender Indonesia, PT. Asia Pacific Fibers, PT. Bureau Veritas CPS Indonesia, PT. Carl Zeiss Indonesia, PT. Exxel Utama, PT. HAS Environmental, PT. Tatakomponika, PT. Thano Technologies, PT. Unilab Perdana, Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, QSCert Indonesia, Universitas Trisakti

Tujuan seminar adalah:

  1. Memahami standarisasi dan alur proses mendapatkan label standar;
  2. Memahami P3DN dan proses mendapatkan sertifikasi barang dan/atau jasa;
  3. Memahami peran laboratorium dan proses untuk memperoleh sertifikat terakreditasi oleh KAN;

Sinkronisasi proses (1), (2) dan (3) agar lebih efektif dan efisien sehingga produk dan atau jasa dalam negeri berdaya saing, sekurang-kurangnya sesuai harapan pelanggan/pasar dari segi cost, quality dan delivery (QCD)

Hadir sebagai narasumber adalah :

Bpk Sopar Halomoan Sirait – . (Kepala Pusat Pengawasan Standardisasi Industri. Kementerian Perindustrian) (Diwakili oleh Bpk. Sutarto) membahas tentang :

  1. Standardisasi Industri UU No 3 – 2014, Bagian Kedua, Pasal 50, Penerapan SNI dan Pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC
  2. Tujuan: perlindungan produk dalam negeri & peningkatan daya saing
  3. Pengawasan Standardisasi Industri, UU No 3 – 2014, Pasal 52 & 59
  4. Pelaksanaan Pengawasan: Produk SNI & LPK
  5. SNI Bidang Industri di Indonesia jumlahnya masih kecil dibandingkan negara lain
  6. SPPT SNI yang masih aktif: 40,1% luar negeri, 59,9% dalam negeri
  7. SPPT SNI dari Import majoritas dari: China, India dan beberapa negara lainnya
  8. Produk Lokal yang grafiknya meningkat: Ban Sepeda & Biskui

Ibu. Nila Kumalasari, ST, MT – Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Kementerian Perindustrian (Diwakili oleh Bpk. Taufiq), memaparkan tentang :

  1. Produk dalam negeri yang tersertifikasi TKDN + BMP minimal 40% wajib dibeli oleh Instansi Pemerintahan
  2. PP No 29 Tahun 2018 sudah mengakomodir semua aturan terkait TKDN § Inpres No 2 Tahun 2022 lebih menjalaskan lebih lanjut tentang TKDN
  3. BMP (Bobot Manfaat Perusahaan), adalah nilai penghargaan produsen barang/jasa yang sudah dipublikasi di website pemerintah
  4. kemenprin.go.id (menu regulasi) menginformasikan detail terkait hal ini

Bpk Dr. Sunarya – Pakar Laboratorium dan Akreditasi  membahas tentang:

  1. Manfaat Pengujian Laboratorium : Akses Pasar
  2. Persyaratan Pasar & Regulator: Jaminan Mutu, Informasi Jelas, Regulasi Terpenuhi
  3. Informasi untuk Barang/Jasa: Diperlukan data uji dari Laboratorium
  4. Manfaat Akreditasi Laboratorium: Keberterimaan, Kepercayaan, One Test Accepted
  5. KAN sudah mendapat pengakuan dunia, melalu MRA Signin

 

Hasil pembahasan dalam seminar dapat disimpulkan bahwa banyak peraturan perundangan yang mengatur tentang TKDN dari Kementerian. Banyaknya peraturan perundangan tentang TKDN tentu menimbulkan berbagai masalah di berbagai sector industry maupun perdagangan dalam penerapannya. Unruk mengatasi berbagai masalah yang timbul dalam penerapan TKDN karena berbagai peraturan yang mengikat tersebut, pihak Kadin, Bpk Achmad W, menawarkan untuk membahas bersama tentang TKDN dan peraturan perundangan tersebut. Pembahasan dapat mengundang berbagai pihak, yaitu Kementerian terkait (Perindustrian dan Perdagangan), BSN, pihak asosiasi industry, maupun pemangku kepentingan lain yang akan terikat oleh peraturan tentang TKDN dalam kegiatannya.

Saat ini, MASTAN sebaiknya mengambil sikap untuk mengakomodasi pertemuan berbagai pihak yang ditawarkan oleh Kadin.

Permasalah TKDN yang muncul dalam seminar tersebut adalah sebagai berikut:

Beberapa industri yang produknya job-order (customize) yang membentuk Asosiasi maupun non-asosiasi, mencermati Permenperind No.16/2011 Ttg Tata Cara Perhitungan TKDN, Permenperind No.15/2011 ttg P3DN, serta PP No.29/2018 Ttg Pemberdayaan Industri, terkait pasal-pasal TKDN, ada yg belum selaras/harmonis, yaitu :

  1. Nilai Kemampuan Intelektual (brainware) dapat dihitung sbg biaya perhitungan nilai TKDN (Pasal 67, ayat 6, PP No.29/2018) belum di akomodasi oleh Permenperind No.16/2011, yg hanya menitik beratkan *thd cost-based* (belum menggabungkan nilai kemampuan intelektual atau based on capital intellectual).
  2. Penilaian /assesmen TKDN thd barang diprioritaskan kpd barang yg telah di produksi (Permenperind No.16/2011 Pasal 3 ayat 2) padahal Permenperind No.15/2011 Pasal 14 Verifikasi atas nilai TKDN barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan atas produk yang telah di produksi  *atau setidaknya telah dibuat purwarupanya (catatan = Prototype) oleh Penyedia Barang*
  3. Pemerintah telah menerbitkan 6 tata cara perhitungan TKDN (umumnya cocok untuk produk standard dan massal). Sdgkan untuk Produk yg sifatnya customize / job order, yg di awal sarat dng nilai-nilai intelektual, spt desain engineering (capital intellectual) , belum ada Tata Cara Perhitungan TKDN-nya.

Beberapa fakta dilapangan juga ditemui dalam implementasi TKDN, antara lain:

Pelaku usaha kelistrikan menilai penegakan Peraturan Menteri Perindustrian No.54/M-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan belum berjalan dengan efektif. Ketua Umum Asosiasi Produsen Peralatan Listrik Indonesia (APPI), mengatakan bahwa pengerjaan proyek pembangunan pembangkit listrik yang didanai oleh swasta asing selama ini tidak menerapkan ketentuan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).  Setiap lelang pengadaan barang untuk pembangkit listrik dengan biaya swasta asing, industri dalam negeri tidak pernah mendapatkan bagian dalam pengadaan barang proyek. Padahal, Industri dalam negeri sudah mampu memproduksi generator & motor listrik, transformer, travo, panel proteksi, hingga aksesoris trans misi. Namun, pembangkit listrik yang dibiayai oleh swasta asing membawa material secara pa ket dari luar. (https://www.kemenperin.go.id/artikel/12030/Produsen-Keluhkan-Penegakan-TKDN)

Proses penilaian TKDN. Rumit dan lambatnya proses penilaian komponen, material, serta jasa yang di lakukan oleh lembaga survei telah menghilangkan kesempatan pabrikan dalam negeri mengikuti proses lelang.

Saat ini satu proses penilaian yang dilakukan oleh lembaga survei membutuhkan waktu empat hingga enam bulan. Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Kementerian Perindustrian, mengatakan bahwa pelaksanaan TKDN sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 54/M-IND/PER/3/2012 hingga saat ini sulit dilakukan. Karena kontraktor asing lebih memilih membayar denda dari pada memenuhi kepatuhan terhadap peraturan Menteri, karena harga produknya masih memiliki daya saing (masih murah). (https://www.kemenperin.go.id/artikel/12030/Produsen-Keluhkan-Penegakan-TKDN) (RAP/nus)

Diakses : 0 kali.

Continue Reading

Pendaftaran Fasilitasi Pembiayaan Sertifikasi SNI CHSE

*KABAR GEMBIRA bagi Pelaku Usaha di seluruh Indonesia!*

Pendaftaran Fasilitasi Pembiayaan Sertifikasi SNI CHSEdi buka kembali hingga 30 November 2022. Kali ini dibuka untuk SELURUH PROVINSI DI INDONESIA.
Bagi kalian yg memiliki Usaha Pariwisata Mikro atau Kecil, sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan belum pernah menerima pembiayaan Sertifikasi CHSE Tahun 2020/2021, segera daftarkan usahamu.
Melalui program ini, diharapkan usaha tersertifikasi SNI CHSE mampu memberikan jaminan lebih bahwa produk dan pelayanan yang diberikan sudah memenuhi gold standard dan aspek kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan, sehingga semakin meningkatkan kepercayaan wisatawan.

Pendaftaran GRATISSSS!!! Ayo daftarkan usahamu, kuota terbatas.

Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut kunjungi https://chse.kemenparekraf.go.id

Diakses : 0 kali.

Continue Reading

RSNI3 SIAP JAJAK PENDAPAT KT 03-02

Menindaklanjuti surat dari Ibu Iryana Margahayu selaku Direktur Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif tentang pelaksanaan jajak pendapat terhadap 2 (dua) judul RSNI3 Komisi Teknis 03-02 Sistem Manajemen Mutu, Aset, dan Pendidikan Nonformal, MASTAN dengan ini menginformasikan kepada segenap anggota MASTAN sebagai pemangku kepentingan utama untuk berpartisipasi aktif dalam jajak pendapat tersebut. Adapun surat yang dimaksud diatas dapat dilihat di bawah ini:

RSNI3 Siap Jajak Pendapat Lingkup KT 03-02

Diakses : 0 kali.

Continue Reading

RSNI3 SIAP JAJAK PENDAPAT KT 97-02

Menindaklanjuti surat dari Ibu Iryana Margahayu selaku Direktur Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif tentang pelaksanaan jajak pendapat terhadap 4 (empat) judul RSNI3 Komisi Teknis 97-02 Furnitur, MASTAN dengan ini menginformasikan kepada segenap anggota MASTAN sebagai pemangku kepentingan utama untuk berpartisipasi aktif dalam jajak pendapat tersebut. Adapun surat yang dimaksud diatas dapat dilihat di bawah ini:

RSNI3 Lingkup KT 97-02

Diakses : 0 kali.

Continue Reading

RSNI3 Siap Jajak Pendapat Lingkup KT 59-02

Menindaklanjuti surat dari Bpk. Y. Kristianto Widiwardono selaku Plt. Direktur Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif tentang pelaksanaan jajak pendapat terhadap 6 judul RSNI3 dari Komite Teknis (KT) 59-02 Kulit, Produk kulit dan Alas Kaki, MASTAN dengan ini menginformasikan kepada segenap anggota MASTAN sebagai pemangku kepentingan utama untuk berpartisipasi aktif dalam jajak pendapat tersebut. Adapun surat tersebut dapat dilihat di bawah ini:

RSNI3 siap Jajak Pendapat lingkup KT 59-02

Continue Reading

BSN Tandatangani Kerjasama dengan LAPALKES TNI AD

Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan LAPALKES TNI AD melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium kalibrasi (SNI ISO IEC 17025:2017) Rabu, tgl 2 Maret 2022. Ini merupakan langkah awal untuk mewujudkan harapan serta meningkatkan kompetensi SDM maupun infrastruktur di lingkungan Lapalkes Puskesad.

Sebagaimana diketahui, di era globalisasi saat ini, kebutuhan akan kalibrasi alat kesehatan semakin tinggi terlebih di masa pandemi Covid-19. Guna mengakomodasi kebutuhan tersebut, laboratorium kalibrasi alat kesehatan Lembaga Peralatan Kesehatan, Pusat Kesehatan Angkatan Darat (Lapalkes Puskesad) hadir sebagai salah satu laboratorium yang bertekad untuk mampu melakukan kalibrasi alat kesehatan terhadap rumah sakit TNI AD di seluruh tanah air.

(Sumber: Humas BSN 2022, BSN Tandatangani Kerjasama dengan LAPALKES TNI AD, BSN, diakses pada 9 Maret 2022, <https://bsn.go.id/main/berita/detail/12762/bsn-tandatangani-kerjasama-dengan-lapalkes-tni-ad>)

Berdasarkan data Komite Akreditasi Nasional/KAN, Indonesia memiliki lebih dari 300 laboratorium kalibrasi. Daftar lengkap laboratorium kalibrasi tersebut berikut statusnya dapat dilihat di: <http://kan.or.id/index.php/documents/terakreditasi/doc17020/sni-iso-iec-17025/laboratorium-kalibrasi>

Dari jumlah tersebut, setidaknya terdapat di ataranya 14 laboratorium dengan ruang lingkup bidang kesehatan/medis. Laboratorium tersebut adalah:

 

 No.  Nomor Akreditasi  Nama Laboratorium

 

Masa Berlaku Akreditasi

 

1 LK 110 IDN Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jakarta 20 Feb 2022
2 LK 120 IDN Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Jakarta 28 Agt 2022
3 LK 131 IDN Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta 16 Okt 2022
4 LK 132 IDN Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Surabaya 26 Jun 2024
5 LK 144 IDN Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Surabaya 20 Okt 2024
6 LK 146 IDN Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar 17 Des 2024
7 LK 217 IDN Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru 19 Apr 2025
8 LK 236 IDN Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Medan 24 Apr 2026
9 LK 237 IDN Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) Surakarta 23 Mei 2026
10 LK 298 IDN UPT Kalibrasi dan Pengujian Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Malang 18 Feb 2025
11 LK 309 IDN Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Palembang 21 Apr 2025
12 LK 316 IDN Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Medan 19 Mei 2025
13 LK 334 IDN Balai Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat 23 Feb 2026
14 LK 342 IDN Balai Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi Provinsi DI Yogyakarta 20 Apr 2026

 

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa Laboratorium Kalibrasi yang memiliki ruang lingkup terkait jumlahnya masih terbatas dan distribusi nya juga hanya di kota besar. Karenanya, mungkin masih perlu ada peningkatan jumlah laboratorium yang memiliki kompetensi seperti tersebut untuk mengakomodasi kebutuhan kalibrasi alat kesehatan di rumah sakit. (RAP)

Continue Reading

DPW Mastan Jatim Gelar Workshop SNI ISO 21001:2018

Surabaya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim membuat gebrakan di bidang pendidikan Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan standar dan menyederhakan aturan standar pendidikan. Standar yang tepat untuk diterapkan di dunia pendidikan Indonesia adalah SNI ISO 21001:2018 Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (Educational Organization Management System – EOMS).
Ketua Umum Masyarakat Standardisasi Indonesia (Mastan) Supandi, menjelaskan bahwa SNI ISO 21001:2018 fokus interaksi antara lembaga pendidikan, pelajar dan pemangku kepentingan lainnya. Organisasi pendidikan akan mendapatkan manfaat berupa pengalaman pendidikan yang memberikan dampak positif, relevan dan selaras dengan visi misi organisasi. “Dengan menerapkan standar ini, dapat meningkatkan pendidikan yang lebih baik” ujar Supandi saat membuka workshop. (Kamis, 6/2/2020)
Arah dari SNI ISO 21001:2018 adalah pada penerapan Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (EOMS) yang efisiensi dalam membangun sistem. Tujuannya untuk meningkatkan kepuasan peserta didik dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui penerapan yang terintegrasi antara stakeholder dengan SNI ISO 21001:2018, akan membantu membangun sektor pendidikan yang kuat dan memberikan pengaruh positif pada pembangunan SDM yang unggul. “Standar ini sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo, SDM unggul fondasi Indonesia Maju” kata Supandi.
Kondisi saat ini masih banyaknya perguruan tinggi atau lembaga pendidikan masih menggunakan SNI ISO 9001:2015. Dengan telah ditetapkannya SNI ISO 21001:2018 oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) maka diharapkan semua lembaga pendidikan dapat menerapkan standar tersebut. Karena standar SNI ISO 21001:2018 sejalan dengan SNI ISO 9001:2015 sehingga tidak perlu khawatir untuk transisi ke standar tersebut.
Perbedaan utama dalam SNI ISO 9001:2015 dengan SNI ISO 21001:2018 yakni tingkat kepuasan. Apabila SNI ISO 9001:2015 bisa diterapkan untuk semua organisasi dan fokus kepala kepuasan pelanggan. Sedangkan SNI ISO 21001:2018 khusus untuk organisasi pendidikan serta fokus kepada kepuasan peserta didik dan pengambil manfaat lainnya.
Workshop Sehari SNI ISO 21001:2018 Standar Sistem Manajemen untuk Lembaga Pendidikan ini dibuka oleh Ketua Umum Mastan DPN Pusat Supandi, dan dihadiri oleh Ketua DPW Mastan Jatim Sofie Kusminarsih, Narasumber Praktisi Pendidikan Dosen Ubaya M. Rosiawan, dan dihadiri sekitar 30 orang peserta yang tersebar di Jawa Timur dan sekitarnya. Diharapkan setelah workshop ini peserta dapat menerapkan SNI ISO 21001:2018 di tempatnya masing-masing. (rmy/klt_sby)

Continue Reading

Seminar Jaminan Produk Halal

Jakarta, 25 Juli 2019

Dalam rangka The 15th International Hotel, Catering Equipment, Food & Drink Exhibition dengan Tema “Food & Hotel Indonesia (FHI)” yang diselenggarakan pada tanggal 24 – 27 Juli 2019 bertempat di JIExpo Kemayoran Jakarta, MASTAN bekerja sama dengan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) menyelenggarakan seminar yang bertemakan “Jaminan Produk Halal, Jalan Indonesia Menuju Trendsetter Pasar Global”.

Dengan pembicara Dr. H. Mastuki, HS, M.Ag (BPJPH), Dr. Wahyu Purbowasito, M.Sc (BSN), Doni Wibisono Wiroto (GAPMMI), Irham Budiman, SPi, Msi (PT. Mutu Certification/PT. Mutuagung Lestari) dan Kepala BSN Prof. DR. Ir. Bambang Prasetya, M.Sc sebagai Keynotespeaker.

Continue Reading

Sosialisasi Standardisasi Pada IKM

Dalam kegiatan perluasan penerapan standar produk industri manufactur Kabupaten Sampang, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Sampang bekerjasama dengan DPW Jatim mengadakan sosialisasi implementasi penerapan standardisasi pada IKM di Kab. Sampang Madura.

Sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 9 – 11 Juli 2018 bertempat di Hotel Panglima, Sampang, Madura.

Sofie Kusminarsih selaku Ketua DPW Jatim sekaligus narasumber dalam sosialisasi tersebut menyampaikan bahwa sosialisasi ini bermanfaat bagi IKM khususnya di Kab. Sampang karena para peserta diberikan pengenalan standardisasi TQM, SNI dan ISO serta implementasi penerapannya pada IKM, juga pelatihan pembuatan manual mutu IKM berbasis SNI ISO 9001:2015.

Continue Reading